TASIKTV | Dinas Sosial Kota Tasikmalaya memperketat pemutakhiran data penerima bantuan sosial untuk menekan kesalahan sasaran. Proses tersebut dilakukan seiring peralihan basis data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Rahman, S.Sos., M.Si., mengatakan pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan pemerintah diterima warga yang benar-benar membutuhkan. Hal itu disampaikannya saat memaparkan program unggulan Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) 2026 di ruang kerjanya, Kamis, 24 September 2026.
Menurut Rahman, proses pemutakhiran dilakukan melalui sejumlah tahapan. Di antaranya ground check DTSEN, pemadanan dan sinkronisasi data, hingga pembersihan data penerima yang terindikasi tidak lagi memenuhi kriteria.
Salah satu hasil pemutakhiran adalah dikeluarkannya 12.456 keluarga penerima manfaat (KPM) yang terindikasi terlibat judi online dari daftar penerima bansos. Dinsos juga mengeluarkan 3.019 KPM yang tingkat kesejahteraannya telah meningkat dan masuk dalam desil 5–10.
“Pemutakhiran dilakukan untuk menghindari inclusion error dan exclusion error, sehingga bantuan tidak salah sasaran,” kata Rahman.
Dinsos juga menyiapkan 69 operator kelurahan yang telah mendapat pelatihan. Mereka menjadi ujung tombak pelayanan pengaduan, verifikasi, pengusulan warga miskin baru pada desil 1–4, serta menangani sanggahan dan klarifikasi data masyarakat.
Selain membenahi basis data, Dinsos menjalankan sejumlah program yang menyasar pendidikan dan penguatan ekonomi keluarga miskin.
Salah satunya Program Sekolah Rakyat, berupa pendidikan gratis dengan sistem asrama bagi anak-anak dari keluarga miskin pada desil 1–2. Pada tahun ajaran 2025/2026, sebanyak 75 siswa tingkat SD dan SMP mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Rintisan Kota Tasikmalaya.
Untuk tahun ajaran 2026/2027, sebanyak 40 siswa baru dititipkan di Sekolah Rakyat Permanen Sumedang. Kebijakan itu ditempuh karena kapasitas bangunan Sekolah Rakyat Rintisan di Kota Tasikmalaya belum mencukupi.
Di sektor pemberdayaan ekonomi, Dinsos menjalankan Program Tasik PELAK atau Pembiakan/Pertumbuhan Ekonomi Lokal. Program ini diarahkan untuk membantu keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) keluar dari ketergantungan bantuan melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi pengajuan bantuan permodalan dan peralatan usaha kepada Balai Kementerian Sosial RI.
Dinsos juga mengembangkan program BAKUL TASIK atau Bagi-Bagi Kumpulan Kelebihan Makanan. Program tersebut memanfaatkan makanan berlebih yang masih layak konsumsi dari hotel dan restoran untuk disalurkan kepada lansia, penyandang disabilitas, serta keluarga rentan miskin.
Program BAKUL TASIK dijalankan dengan melibatkan PHRI dan pelaku UMKM. Hingga Agustus 2026, sebanyak 35.664 paket makanan telah disalurkan dengan melibatkan 23 partisipan.
Sementara itu, bantuan sosial reguler tetap berjalan. Dinsos mencatat penyaluran bantuan Sembako kepada 105.467 KPM, PKH kepada 54.226 KPM, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebanyak 340.634 peserta.
Rahman mengatakan rangkaian program tersebut diarahkan untuk menangani kemiskinan dari berbagai sisi, mulai dari akses pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga peningkatan kapasitas ekonomi keluarga.
“Data harus terus diperbarui agar intervensi pemerintah sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan,” ujarnya. (Ryan)
